Rabu, 02 Mei 2018

skripsi bab 1


 Alhamdulillah, patut ku panjat rasa syukur pada sang Pencipta dan Pemilik ilmu. Selesai sudah perjuanganku mempertahankan karya tulisku di depan 2 dosen penguji. Yah, meski tidak kupersiapkan dengan matang, Alhamdulillah Allah beri kemudahan. Ujian skripsi tak sesulit yang aku bayangkan.!! Asal kita benar2 menguasai isi, insyaAllah semua akan baik2 saja, sobat! Yang belum skripsi, ma'akum an-najah!!!

SKRIPSI
"DEMONSTRASI BELA ISLAM DI INDONESIA 
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARI'AH"
BAB 1
PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan Negara penganut sistem demokrasi dalam tata pemerintahannya. Adapun demokrasi memiliki makna berupa kekuasaan oleh rakyat. Berasal dari bahasa Yunani atau Greek yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan).[1] Keseluruhan makna demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Magnis Suseno menyebutkan bahwa demokrasi sebagai konsep bagi sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip, yaitu partisipasi politik dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini menyebabkan rakyat berpartisipasi dalam keputusan-keputusan publik dan melindungi hak asasi manusia, yakni hak kebebasan berbicara, hak mengontrol kekuasaan dan hak persamaan di muka umum. [2]
Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan pada kaidah demokrasi pancasila.[3] Bahwa Negara memberi kebebasan mengemukakan pendapat atau memberikan aspirasi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.[4] Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 ayat (1) yang memperbolehkan menyampaikan pendapat dengan cara unjuk rasa atau demonstrasi.
Sehingga dalam iklim demokrasi, pilihan demonstrasi adalah hal yang wajar untuk mengungkapkan aspirasi, sebab landasan demokratis adalah kebebasan.[5] Salah satu kebebasan tersebut adalah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of speech), dan kebebasan inilah yang merupakan bagian terpenting dari demokrasi.[6]
Kebijakan undang-undang yang memperbolehkan menyuarakan pendapat menjadi peluang masyarakat untuk memberikan aspirasi mereka terkait kebijakan pemerintah yang dinilai tidak benar. Aksi demonstrasi pun banyak terjadi. Mulai dari demo atas kenaikan harga bahan bakar minyak, aksi demonstrasi terkait 3 tahun pemerintahan Jokowi yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2017 silam, bahkan demonstrasi yang dilakukan oleh umat Islam yang terkenal dengan aksi bela Islam 212 dan 411 atas tindakan Ahok yang mencela Al-Qur’an. Adapun contoh aksi demonstrasi lainnya yaitu aksi demonstrasi bela Palestina yang menuntut atas pernyataan presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menyatakan bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel,[7] demo tolak perpu ormas dan kebangkitan PKI[8] pada 29 September 2017 silam, serta demo tolak  Miss Word di Bali yang dilakukan di bundaran HI pada hari Sabtu, 14 September 2013 silam.[9]  Atau demo yang baru 20 Maret 2018 silam terjadi, yaitu demo penuntutan supaya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mundur dari jabatannya karena diam terhadap kasus kriminalisasi ulama.[10]
Namun dalam menyikapi tindakan demonstrasi, masyarakat muslim terbagi menjadi dua golongan. Pertama, mereka beranggapan bahwa melakukan aksi demonstrasi terhadap kepemimpinan presiden di sebuah Negara demokrasi seperti Indonesia tidak diperbolehkan, mereka bahkan memberikan label pada pihak yang berdemo dengan sebutan Khawarij. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh ustadz Zainal Abidin dalam ceramahnya bahwa demonstrasi pernah ada pada zaman dahulu, dalilnya terdapat dalam hadits mutawatir terkait peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh Khawarij terhadap kepemimpinan Utsman (peristiwa Dzul Khuwaishirah), sehingga bagi siapa yang melakukan demonstrasi, maka ia telah bersunnah dengan sunnah Khawarij.[11] Disisi lain, melakukan demo merupakan bentuk pemberontakan non-senjata yang akan mengantarkan kepada pemberontakan senjata, dan fisik. Demo bukanlah perkara remeh yang sembarang orang boleh berijtihad di dalamnya, sebab ia merupakan bentuk khuruj alal hukkam (pemberontakan kepada penguasa). Sedangkan memberontak kepada penguasa muslim merupakan perkara yang menyelisihi akidah salaf. Pemberontakan sekecil apapun, itu terlarang; meskipun hanya menghasung orang dengan ucapan dalam melawan pemerintahnya.[12] Mereka menyitir sebuah hadits:[13]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً
Artinya: “Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhu, dari nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beliau bersabda: “Barangsiapa yang membenci sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaknya ia bersabar. Karena sesungguhnya barangsiapa yang keluar memberontak dari pemimpinnya sejengkal, maka ketika ia mati mati dalam kematian jahiliyyah” [14].
Mayoritas pihak yang mengharamkan aksi demonstrasi didasarkan pada fatwa para ulama Saudi.[15] Namun ada juga pihak yang mengharamkan demonstrasi karena ia adalah produk daripada demokrasi. Sedangkan dalam sebuah kaidah disebutkan الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ, yang artinya jika kaum muslimin melakukan demonstrasi, maka hal tersebut menujukkan bahwa mereka ridha terhadap sistem demokrasi.
Adapun pihak kedua menyatakan kebolehan melakukan demonstrasi di Negara demokrasi seperti di Indonesia ini. Mereka berdalil bahwa demonstrasi merupakan bentuk panjang dari kewajiban amar makruf nahi munkar kepada penguasa. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban paten bagi setiap umat Islam. Sehingga tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Dalam sebuah hadits disebutkan,
مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ
“Barangsiapa yang melihat kemungkaran hendaknya ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya dan ia adalah selemah-lemah iman”. [16]
Mereka menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bentuk amar makruf nahi munkar dengan lisan. Sebab jika nahi munkar dilakukan dengan tangan akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat yang dapat diraih. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh syaikh Yusuf al-Qardhawi dalam fatwanya:
 “Tidak diragukan lagi bahwa demonstrasi (aksi damai) adalah sesuatu yang disyariatkan, karena termasuk seruan dan ajakan kepada perubahan (yang lebih baik) serta sebagai sarana untuk saling mengingatkan tentang haq, juga sebagai kegiatan amar makruf nahi munkar”.[17]
Dari perbedaan pendapat dan sikap diatas, banyak kaum muslimin di Indonesia menjadi dilema. Mereka cenderung takut jika demonstrasi membuatnya menjadi khawarij tanpa sadar, namun disisi lain hal tersebut sangat diperlukan untuk memperjuangkan hak dan menggapai sebuah kemaslahatan umum. Hal ini sebagaimana kaidah yang berlaku dalam menyelesaikan problema kontemporer, yaitu mempertimbangkan maqâshid asy-syarî’ah di dalamnya. Sebab diantara asas daripada maqâshid asy-syarî’ah adalah memberikan kemaslahatan dan menolak sebuah kemadharatan. Ia merupakan perkara yang harus diperhatikan supaya praktek hukum yang ada selaras dengan kaidah umum syariat Islam.
Berangkat daripada latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “DEMONSTRASI BELA ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MAQÂSHID ASY-SYARÎ’AH (Studi Analisis Deskriptif)”.
B.     Rumusan Masalah
1.      Apa yang dimaksud dengan demonstrasi?
2.      Bagaimana hukum demonstrasi bela Islam di Indonesia dalam perspektif maqâshid asy-syarî’ah?
C.    Tujuan Penulisan
1.      Untuk mengetahui pengertian demonstrasi
2.      Untuk mengetahui hukum demonstrasi bela Islam di Indonesia dalam perspektif maqâshid asy-syarî’ah..
D.    Kegunaan Penelitian
1.      Secara Teoritis
a.       Sebagai sumbangan ilmiah untuk perpustakaan Hidayaturrrahman terkait kepemerintahan dan ketatanegaraan dalam kajian Siyasah Syar’iyyah .
b.      Sebagai sumbangan ilmiah untuk umat Islam secara keseluruhan.
c.       Sebagai sumbangan ilmiah bagi pengembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya, dan dalam bidang fikih siyasah pada khususnya.

2.      Secara Praktis
Sumbangan pengetahuan untuk masyarakat Indonesia sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat terkait hukum demonstrasi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi dalam perspektif maqâshid asy-syarî’ah.
E.     Kajian Pustaka
Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa beberapa judul skripsi yang terkait dengan aksi demonstrasi sebagai berikut:
1.      Skripsi saudara Damar Dono yang berjudul “Aksi Demonstrasi Perspektif Hukum Pidana Islam”. Kendati memiliki kesamaan dalam objek penelitian, namun skripsi tersebut lebih menyoroti sisi yuridis aksi demonstrasi dari perspektif politik Islam.
2.      Saudara Muhammad Wildan Wakhid dengan judul “Amr Ma’ruf Nahi Munkar Kepada Pemerintah Melalui Aksi Demonstrasi (Talaah Pandangan Salafi dan Al-Ikhwan Al-Muslimun). Skripsi tersebut menjelaskan tentang demonstrasi dalam pemikiran Salafi dan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Yang diangkat dalam skripsi tersebut masih didominasi oleh kerangka pikir filosofis-idealistik suatu golongan, yang saling bertolak belakang mengenai aksi demonstrasi yang disebabkan perbedaan dalam memahami suatu teks atau nash dan cara memaknai suatu kemaslahatan umum.
3.      Skripsi berjudul “Demonstrasi Masa Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidun”, ditulis oleh Abdul Basit Atamimi, UIN Suka 2013, dalam skripsi tersebut dijelaskan sekilas tentang demonstrasi yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafa Ar-Rasyidun sebagai bentuk amar makruf nahi munkar kepada pemerintah. Hanya saja, dalam skripsi tersebut penulis tidak menyebutkan demonstrasi pada masa ini di Negara yang bersistem demokrasi sebagaimana Barat. Walau pada zaman Rasulullah dahulu juga menganut sistem demokrasi namun berbeda. Penulis tidak membahas tentang dalil normatif demonstrasi, juga tidak membahas tinjauan hukumnya secara maslahat atau maqashidi.
Dari skripsi diatas, penyusun belum menemukan skripsi yang membahas tentang aksi demonstrasi bela Islam yang ditinjau dari maqâshid asy-syarî’ah guna mencapai kejelasan hukum yang utuh serta menghilangkan syubhat yang ada.
F.     Metode Penelitian
1.      Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif dan penelitian pustaka (library research), yaitu suatu jenis penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian terhadap buku-buku, kitab, maupun karya tulis lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan dibahas.
2.      Teknik Pengumpulan Data
Mengingat penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer yang meliputi data primer dan data sekunder yang sesuai dengan objek pembahasan, sehingga didapatkan konsep yang utuh. 
3.      Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang ada. Dalam hal ini penulis mencoba mendeskripsikan dan menganalisa secara sistematis perihal hukum demonstrasi yang ada di Indonesia dalam pandangan ulama dan masyarakat, kemudian mencari titik tengah daripada pendapat yang diajukan oleh masyarakat dengan kacamata maqâshid asy-syarî’ah.
4.      Analisis Data
Adapun dalam menganalisa data tersebut digunakan metode analisa yang dilakukan dengan jalan content analysis[18], yaitu analisis secara langsung pada deskripsi isi pembahasan buku primer, dengan jalan mengkajinya secara kritis, menganalisa isi pesan dan mengolahnya untuk menangkap isi pesan implisit yang terkandung di dalamnya.
G.    Sistematika Pembahasan
Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari empat bab pembahasan. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk membahas lebih detail masalah yang dikemukakan. Sedangkan sub-sub bab yang dimaksudkan untuk menguraikan isi tiap-tiap bab secara terperinci, sehingga suatu paparan yang sistematis diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh. Serta tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:
Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang dijalankan dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum demonstrasi di Indonesia, maqâshid asy-syarî’ah, dan penjelasan umum tentang konsep hifdzu ad-din.
Bab ketiga, pada bab ini diuraikan analisa terhadap demonstrasi di Indonesia sebagai bentuk pembelaan terhadap Islam dalam tinjauan maqâshid asy-syarî’ah yang meliputi; demonstrasi antara menyuarakan aspirasi dan pemberontakan, demonstrasi berbasis maslahat mursalah, demonstrasi sebagai respons inkarul munkar dan demonstrasi sebagai wasilah menuju solidaritas umat.
Bab keempat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran. Hal ini tentu untuk mengetahui lebih jelas inti pembahasan skripsi serta sebagai bahan perbandingan untuk sebuah kajian.


[1]Ahmad Redzuwan Mohd. Yunus, Demokrasi dan Kepemimpinan Islam: Suatu Perbandingan, (Kuala Lumpur: Percetakan Cerdas, 2003), hlm. 1
[2]Magnis-Suseno, dkk., Agama dan Demokrasi, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992), hlm. 40
[3] Mustafa Kamal Pasha, dkk, Pancasila dalam Tinjauan Historis dan Filosofis”, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 108
[4] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003)
[5] Diane Revitch, Demokrasi Klasik dan Modern, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 13
[6] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 211
[7] Yosia Margaretta, “Monas Gerimis, Massa aksi Bela Palestina Tetap Semangat Berdemo”, http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/17/monas-gerimis-massa-tetap-semangat-berdemo, diakses tanggal 24 Maret 2018, pukul 14: 00
[8]Fathiyyah Wardah, “Ribuan Umat Islam Tolak Perpu Ormas dan Kebangkitan PKI”, https://www.voaindonesia.com/a/ribuan-umat-islam-demo-tolak-perpu-ormas-dan-kebangkitan-pki-/4050766.html, diakses tanggal 24 Maret 2018, pukul 14: 00
[9] Amri Mahbub, “Umat Islam Demo Tolak Miss Word di Bundaran HI”, https://metro.tempo.co/read/513275/umat-islam-demo-tolak-miss-world-di-bundaran-hi, diakses tanggal 24 Maret 2018, pukul 14: 05
[10] Hendra Friyana, “FPI Tak Kenal Forum Umat Islam Revolusioner yang Demo Anies-Sandi”, https://tirto.id/fpi-tak-kenal-forum-ummat-islam-revolusioner-yang-demo-anies-sandi-cGrM, diakses tanggal 24 Maret 2018, pukul 14: 13
[11] Lihat:  Zainal Abidin Syamsuddin,  lc, https://www.youtube.com/watch?v=ToF_wie2_rQ, diakses tanggal 4 November 2017
[12] Lihat: Abu Faizah, https://abufaizah75.blogspot.co.id/2016/11/fatwa-para-ulama-sunnah-yang.html, diakses tanggal 22 November 2017, pukul 17: 45, lihat juga pernyataan ustadz Bajrey dalam https://www.youtube.com/watch?v=_q0kBBViNSA, yang menyuruh bertaubat bagi siapa yang pernah mendemo pemerintah karena termasuk bentuk pemberontakan terhadap pemerintah. Beliau mengatakan, “Agar bertaubat orang-orang yang pernah melakukan hal-hal demikian karena itu bentuk pemberontakan atau khuruj. Bentuk melesatnya dirimu  dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya”.
[13] Lihat: http://fiqhsunnah.blogspot.co.id/2012/03/demonstrasi-haram-hukumnya.html, diakses tanggal 22 November 2017, pukul 17: 46
[14]Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2014), jilid ke-empat , kitab al-Fitan, bab Qaul an-Nabi: satarauna ba’di umuran tunkirunahu, nomor: 7053
[15] Mayoritas ulama Saudi mengharamkan praktek demonstrasi, lihat: Ahmad bin Sulaiman bin Ayyub, Hukmu al-Mudhaharat fi al-Islam, (t.tp: Dar Al-Falah, t.t), hlm. 178-179, Bayan Haiati Kibar al-Ulama bi al-Mamlakah al-‘Arabiyyah as-Su’udiyyah fi Hukmi al-Mudhaharat, (Jeddah: al-Maktab at-Ta’awuni lid Dakwah wa al-Irsyad wa Tau’iyat al-Jaliyah, t.t), hlm. 4
[16] Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi, Shahih Muslim, kitab al-Iman, bab kaun an-nahyu ‘an al-munkar minal iman, no. 78, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2015), hlm. 42, Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2008), jild. 5, hlm. 145, no. 11803, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, kitab al-fitan, bab al-amru bil ma’ruf wa nahyu ‘anil munkar, no. 4013, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 2013), hlm. 647
[17] Yusuf al-Qardhawi, “ Shaut al-Majmu’ Aqwa min an Yatajâhal”, https://www.al-qaradawi.net/node/4176, diakses tanggal 8 Februari 2018, pukul 15: 21
[18]Imam Supriyogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Cet. Ke- 2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003 M), hlm. 71
 

Penakluk Senja! Published @ 2014 by Ipietoon

Blogger Templates